KEJAHATAN DI INTERNET

KEJAHATAN DI INTERNET

Problem yang terbesar dalam transaksi lewat internet adalah kemungkinan terjadinya penipuan. Meskipun saat ini transaksi bisnis lewat media internet belum berkembang secara luas di Indonesia, namun ada baiknya kita ketahui mengenai penipuan yang dilakukan lewat internet ini. Bila anda membuka situs web suatu perusahaan yang menawarkan barang dagangannya, dan kemudian anda tertarik untuk membeli, lalu anda mengisi formulir yang biasanya mereka sediakan, memberi nomor kartu kredit anda, kemudian setelah tagihan di kartu kredit anda datang anda bayar, namun mereka tidak mengirim barang yang anda pesan, karena perusahaan tersebut hanya fiktif, apa yang dapat anda lakukan?

Dapatkah anda menuntut perusahaan tersebut dengan menggunakan peraturan hukum yang ada?

1. Masalah Locus Delicti

Apabila anda menjadi korban penipuan lewat internet (via e-mail), atau karena membeli barang tidak dikirim oleh penjual atau kartu kredit anda dipakai secara tidak sah, bagaimana anda menentukan dimana tindak pidana tersebut terjadi? Apakah di lokasi anda atau dilokasi penjual?

2. Masalah Tempus Delicti

Masalah lainnya lagi apabila kejahatan tersebut terjadi adalah kapan terjadinya? Apakah sewaktu kartu kradit anda digunakan orang yang tidak berhak atau sewaktu anda membuka komputer atau sewaktu informasi tentang penipuan tersebut diketahui?

3. Masalah Jurisdiksi

Masalah domisili adalah menyangkut lokasi yang diperlukan untuk menentukan locus delicti apabila terjadi kejahatan. Dan hal ini berhubungan pula dengan pendirian, pendaftaran dan pembayaran pajak perusahaan penyedia internet dan penyelenggara situs web. Sedangkan masalah jurisdiksi berkaitan dengan wewenang pengadilan, tempat kejadian perkara, tempat pengajuan gugatan, dsb.

a. Jurisdiksi subjektif

Jurisdksi subjektif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu kasus atau perselisihan berdasarkan subjeknya. Pengadilan memiliki jurisdiksi terbatas dalam mengadili persengketaan atau kasus, pembatasan ini adalah berdasarkan batas geografis, berdasarkan jumlah uang yang dipersengketakan, atau berdasarkan subjek dari perselisihan itu sendiri. Apabila pengadilan tidak mempunyai kewenangan atau jurisdiksi untuk mengadili suatu kasus atau sengketa maka pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut tidak dapat meminta pengadilan untuk mengadilinya. Demikian pula para penggugat atau tergugat tidak bisa dilarang untuk menggugat kewenangan pengadilan dengan dasar ketidak adaan kewenangan tersebut, baik dalam tingkat pertama atau dalam tingkat banding.

b. Jurisdiksi prosedural

Jurisdiksi prosedural adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili pihak-pihak yang bersengketa atau terlibat suatu kasus. Pengadilan hanya dapat mengadili dan memutuskan perkara suatu kasus apabila ia mempunyai jurisdiksi prosedural atas pihak-pihak dan hanya dengan jurisdiksi ini pengadilan dapat mengambil keputusan yang mengikat mengenai suatu perkara yang dibawa kepadanya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Berikut diberikan uraian singkat mengenai masing-masing point diatas, dengan mengambil perbandingan dari sistem hukum yang berlaku di negara bagian New York, Amerika Serikat. Perbandingan ini akan dirasakan perlu dalam praktek penyelesaian sengketa yang timbul di media internet yang bersifat global dan tidak mengenal batas-batas territorial suatu negara. Ketiadaan batas ini menyebabkan ada baiknya kita mempelajari dan mengetahui sistem hukum dari berbagai negara mengenai jurisdiksi ini terutama dari suatu negara yang paling banyak pengaruhnya bagi media internet.

1) Jurisdiksi in personam

Jurisdiksi in personam meliputi tindakan yang dapat memaksakan kewajiban secara personal terhadap seseorang (misalnya, membayar sejumlah uang, untuk mempertanggungjawabkan suatu tindakan, untuk melaksanakan tindakan tertentu, untuk tidak melakukan tindakan tertentu). Sebaliknya, jurisdiksi “in rem” dan “quasi in rem” terbatas pada tindakan terhadap harta benda bukan terhadap orang atau person, dan keputusan yang didasarkan kepada jurisdiksi in rem atau quasi in rem tidak memaksakan suatu tindakan terhadap seseorang karena yang diadili bukan orangnya.

2) Jurisdiksi in rem

Merupakan penentuan status atau pelepasan hak milik, kepemilikan, kontrol, atau hak atas suatu harta yang berada di wilayah hukum suatu pengadilan. Keberadaan suatu harta benda di wilayah pengadilan tertentu memberikan dasar jurisdiksi kepada pengadilan tersebut untuk mengadili perkara yang timbul atas harta benda tersebut.

Dalam gugatan terhadap suatu harta benda tidak diperlukan adanya penyitaan meskipun sebenarnya penyitaan ini diperlukan untuk menjaga keamanan harta benda tersebut. Penyitaan ini merupakan salah suatu tindakan hukum yang dibenarkan oleh undang-undang. Akan tetapi dalam hal gugatan atas suatu rumah tempat tinggal, dimana tidak terdapat jurisdiksi personal atas tergugat maka pengadilan berkewajiban untuk melakukan penyitaan.

Gugatan berdasarkan jurisdiksi in rem atas harta benda perkawinan adalah gugatan atas hak atas harta benda yang tidak berwujud. Domisili dari hak itu adalah pada domisili yang sah dari pasangan dari perkawinan tersebut. Akan tetapi, bila salah satu dari pasangan itu meninggal dunia maka harta perkawinan dengan sendirinya bubar, dengan demikian jurisdiksi in remnya hilang. Hal ini terdapat dalam kasus Carr v. Carr ( 46 N.Y 2d 270 (1978)). Harap diketahui bahwa gugatan atas harta perkawinan gugur bila pasangannya meninggal, akan tetapi berdasarkan peraturan tentang domisili yang terdapat pada Domestic Relations Law Section 140(e), suatu gugatan yang didasarkan atas adanya penipuan tidak berakhir bagi pihak yang menjadi korban penipuan.

3) Jurisdiksi quasi in rem

Jurisdiksi quasi in rem memberi kesempatan pada penggugat untuk meminta sita jaminan terhadap harta benda yang berupa harta riil atau harta personil dari tergugat yang berada dalam wilayah kewenangan pengadilan dan menggunakan harta benda tersebut sebagai dasar jurisdiksi dan untuk memenuhi gugatan dari tergugat.

Harta benda tersebut harus mempunyai hubungan yang cukup dengan kasus yang sedang digugat dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku (kasus Shaffer v.Heitner, 433 US 186 (1977)). Keberadaan semata-mata harta benda milik tergugat dalam wilayah kewenangan pengadilan tidak cukup bagi pengadilan untuk menjadi dasar untuk pelaksanaan jurisdiksi quasi in rem atas harta benda tersebut. Hal utama yang harus dipenuhi adalah adanya hubungan yang cukup antara tergugat, wilayah pengadilan dan masalah yang disengketakan, hal ini dapat dilihat dalam kasus Shaffer v. Heitner, 433 US. 186, 204 (1977).